Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Penegakan hukum perikanan di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang serius. Banyak kasus illegal fishing dan penangkapan ikan secara berlebihan terjadi di perairan Indonesia. Hal ini tentu mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan di negara kita.

Menurut Dr. Riza Damanik dari Research Center for Oceanography – Indonesian Institute of Sciences (LIPI), penegakan hukum perikanan di Indonesia masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya laut. “Kita membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan penegakan hukum perikanan di Indonesia,” ujar Dr. Riza.

Solusi untuk meningkatkan penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah dengan meningkatkan pengawasan dan patroli di perairan Indonesia. Menurut Kepala Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) RI, Agus Suherman, “Kita perlu meningkatkan jumlah kapal patroli dan memperkuat kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi masalah illegal fishing.”

Selain itu, perlu juga adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal fishing. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Hukuman yang ringan terhadap pelaku illegal fishing hanya akan mendorong praktik tersebut semakin merajalela. Kita perlu memberikan sanksi yang lebih tegas agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku illegal fishing.”

Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal fishing, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat semakin efektif. Sumber daya laut yang berlimpah di Indonesia harus dijaga dan dikelola dengan baik agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Penegakan hukum perikanan di Indonesia bukanlah hal yang mudah, namun dengan upaya bersama, kita dapat melakukannya.